Feature news

CATATAN HARLAH KE-60 IPNU Advokasi Pelajar di Simpang Jalan (Catatan Harlah IPNU ke-60)


CATATAN HARLAH KE-60 IPNU
Advokasi Pelajar di Simpang Jalan (Catatan Harlah IPNU ke-60)

Oleh: Nasukha Ibnu Thobary*

Ketika buruh merasa dirugikan akibat gaji yang rendah dan fasilitas kurang layak, maka banyak buruh yang diorganisir oleh berbagai organisasi atau serikat buruh melakukan aksi ke jalan untuk menyampaikan aspirasi. Demikian halnya saat seorang dokter merasa dikriminalisasi oleh lembaga hukum, segera saja berbagai organisasi profesi dokter melakukan pembelaan baik melalui aksi solidaritas ataupun pembelaan di media massa. Alasan utama isu tersebut dengan mudah memunculkan aksi simpatik dan advokasi dari saudara sesamanya adalah adanya berbagai organisasi, paguyuban dari komunitas tersebut.  

Respon semacam inilah yang belum muncul saat berbagai isu mendera dunia pelajar. Masih ingat tentunya saat seorang siswi di daerah Tangerang diperlakukan tidak senonoh oleh oknum wakil kepala sekolah. Hampir tidak ada gerakan masif baik di dunia nyata ataupun media sosial untuk memberikan solidaritas dan kepedulian terhadap isu ini. Padahal, dukungan sosial  dan solidaritas yang kuat diperlukan untuk memberikan keyakinan positif terhadap korban. Begitupun dengan kasus-kasus serupa di berbagai daerah di Indonesia.

Salah satu persoalan mendasar lemahnya advokasi terhadap kasus yang menimpa pelajar adalah tidak adanya organisasi pelajar yang secara khusus konsen terhadap isu kepelajaran. Memang tidak dapat dipungkiri selama ini ada beberapa organisasi kepelajaran diantaranya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama , Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Muhammdiyyah dan Pelajar Islam Indonesia (PII).  Meskipun memiliki struktur dan jaringan yang cukup luas akan tetapi fungsi advokasi dan perlindungan terhadap pelajar belum terlihat secara nyata. Sementara OSIS sebagai organisasi pelajar yang hampir ada di setiap sekolah terlihat lebih terbatas karena tidak terkoordinasi dan terstruktur secara luas.

Dalam kasus di atas, sejauh ini fungsi advokasi justru banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai konsen terhadap soal lain seperti KPA, Komnas perempuan dll. Sehingga dalam banyak hal, secara tidak langsung menghilangkan esensi persoalan yaitu problem pelajar dan diarahkan kepada isu lain yaitu perlindungan perempuan, perlindungan anak, dsb. Pada akhirnya,  kenyataan ini memunculkan perspektif yang berbeda dalam menyikapi persoalan selain menimbulkan kesan apatisme organisasi pelajar terhadap persoalan saudara mereka sendiri.

Menjadi sebuah ironi, ketika, ada jutaan penduduk Indonesia yang berstatus sebagai pelajar. Akan tetapi organisasasi pelajar yang ada belum memberikan aksi nyata dalam proses advokasi dan pengawalan isu-isu kepelajaran. Advokasi pelajar seperti berada di simpang jalan saat banyaknya isu yang terkait dengan isu kepelajaran justru tidak serta merta memunculkan proses advokasi yang memadai dari organisasi pelajar.

Ada beberapa hal yang menjadikan kurang “gregetnya” organisasi kepelajaran dalam melaksanakan fungsi advokasi. Pertama, selama ini organisasi pelajar yang ada masih terkotak-kotak dalam garis ideologi dan kepentingan sendiri-sendiri. Kedua, fungsi organisasi pelajar hanya berhenti kepada wadah penyaluran kreatifitas, belum sampai kepada fungsi advokasi. Ketiga, belum adanya strategi dan wawasan advokasi yang memadai oleh para pegurus organisasi. Ketiga hal ini, diperparah dengan masih kurangnya akses terhadap media massa.

IPNU dan Advokasi Pelajar

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi berbasis pelajar dan santri di bawah naungan NU. Sejak didirikan pada tanggal 24 Februari 1954 IPNU sudah mengambil bagian dalam proses gerakan pelajar di Indonesia. Sekurang-kurangnya selama ini ada 3 fungsi penting dalam membaca kiprah IPNU di panggung sejarah. Pertama, IPNU hadir terdepan dalam proses kaderisasi dan regenerasi pelajar NU. Kedua, IPNU menjadi pemegang mandat paling sah dalam membawa nama NU dalam setiap kontestasi dan dinamika gerakan pelajar di Indonesia. Terakhir, IPNU menjadi wadah aspirasi utama bagi pengembangan potensi pelajar NU.

Lantas bagaimanakah peran IPNU dalam proses advokasi pelajar? Menurut penulis, tak berbeda dengan organisasi pelajar yang lain, IPNU hampir tidak pernah hadir dengan persoalan isu-isu kepelajaran. Fakta bahwa IPNU merupakan organisasi pelajar yang berorientasi pengkaderan memang hal yang wajar akan tetapi sudah semestinya hal itu menjadi penghambat dalam proses advokasi pelajar. Bahkan jika IPNU mampu melakukan kerja-kerja advokasi yang memadai, hal ini akan menjadi nilai tambah tersendiri.

Salah satu contoh, saat kurikulum 2013 diluncurkan tahun lalu sempat terjadi pro dan kontra. Semestinya organisasi pelajar termasuk IPNU mengambil bagian dalam proses itu. Artinya, organisasi pelajar dapat melakukan kajian dan diskusi terkait kurikulum 2013 dalam perspektif pelajar. Sehingga selain dapat  menonjolkan bagaimana sebenarnya suara pelajar dalam kontek isu tersebut juga dapat menambah sudut pandang dalam melihat hal itu. Akan tetapi ini tidak terlihat dilakukan oleh organisasi pelajar termasuk IPNU.

Dalam konteks ini, maka diperlukan reorientasi terhadap gerakan organisasi pelajar. IPNU yang ada saat ini sebenarnya memiliki jaringan struktur yang cukup mapan sampai ke daerah-daerah. Namun, potensi itu belum diarahkan untuk melakukan fungsi advokasi dan kontrol terhadap isu-isu dunia pelajar. Hal yang berbeda dapat ditemukan di organisasi kemahasiswaan, selain sebagai wadah belajar organisasi, dalam banyak hal organisasi kemahasiswaan sudah menjadi tempat untuk menyampaikan aspirasi dan juga advokasi terhadap kepentingan mahasiswa.

Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana IPNU lebih fokus kepada isu dan persoalan dunia kepelajaran. Untuk itu paling tidak ada beberapa hal yang patut dilakukan untuk meningkatkan fungsi advokasi tersebut. Pertama, pemberian wawasan advokasi dan wacana isu-isu kepelajaran baik kepada kader, anggota atau pengurus di berbagai jenjang. Bahkan jika perlu materi advokasi pelajar dimasukkan dalam materi wajib di

Dalam skala lebih luas, IPNU dapat mendorong kembali poros pelajar untuk lebih proaktif dalam melakukan pengawalan isu-isu kepelajaran. Apabila itu dapat dilakukan, IPNU akan menjadi garda terdepan dalam mengawal nasib pelajar di Indonesia. Semoga dan Selamat Harlah IPNU ke-60.

Dalam skala lebih luas, IPNU dapat mendorong kembali poros pelajar untuk lebih proaktif dalam melakukan pengawalan isu-isu kepelajaran. Apabila itu dapat dilakukan, IPNU akan menjadi garda terdepan dalam mengawal nasib pelajar di Indonesia. Semoga dan Selamat Harlah IPNU ke-60.

*Ketua Cabang IPNU Kota Yogyakarta dan penulis buku “Kunci Rahasia Menjemput Jodoh Idaman” (2014)        

sumber: http://www.nu.or.id

Learn more »

HARLAH KE-60 IPNU Pelajar NU Peringati Harlah ke-60


HARLAH KE-60 IPNU
Pelajar NU Peringati Harlah ke-60


Jakarta, NU Online 
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) menggelar peringatan hari lahir (Harlah) ke-60 di aula Perpusatakaan Nasional, Jakarta pada Senin malam (24/2). Kegiatan yang digelar pimpinan pusat pelajar NU tersebut bertema “60 Tahun Berkhidmah untuk Indonesia”.

Kegiatan yang diikuti Pimpinan Wilayah IPNU itu diisi pidato Ketua Umum PP IPNU Khaerul Anam, stadium general Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letjeend Sjafrie Sjamsoeddin dan taushiyah Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj.

Sebagai bentuk penghargaaan kepada para pengabdi organisasi, PP IPNU memberikan plakat kepada mantan-mantan Ketua Umum IPNU dari periode awal sampa periode terakhir. 

“Bagaimanapun juga, 60 persen hidupnya (mantan-mantan Ketua Umum IPNU) dihabiskan di organisasi. Harus kita apresiasi atas pengabdiaannya,” kata Ketua Umum PP IPNU Khaerul Anam. 

Rangkain Harlah 
Menurut Anam, beberapa rangkaian kegiatan peringatan harlah telah dilakukan mulai dari pra-Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dengan mengadakan capacity building pemuda dan pelajar Indonesia di Salatiga dan Bogor.

Kemudian pra-Rakernas kedua dialaksanakan di Permata Hotel, Bogor, pada 13-15 Desember 2013.  pra-Rakernas Corp Brigde Pembangunan (CBP) PP IPNU di Grobogan, Jawa Tengah, pada 27-29 Desember 2013.

Kemudian laga futsal bertema Rembuk Persaudaraan Pelajar Indonesia yaitu PP IPNU, PP Pelajar Islam Indonesia (PII), dan PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), di Jakarta, 23 Januari 2014. Selanjutnya turnamen bulutangkis pelajar se-Jabodetabek kerjasama PP IPNU dengan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) di Istora Senayan, Jakarta, 21-23 2014.

Kemudian puncak peringatan hari lahir IPNU ke-60 digelar di aula Perpusnas, Jakarta, 24 Februari 2014. Setelah itu dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan berlangsung di Jakarta mulai tanggal 24 sampai 27 Februari. (Abdullah Alawi)

sumber: http://www.nu.or.id
Learn more »

HARLAH KE-60 IPNU Ketum IPNU: Tugas Kami Menyiapkan Kayu


HARLAH KE-60 IPNU
Ketum IPNU: Tugas Kami Menyiapkan Kayu


Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Khaerul Anam Hs mengatakan, tugas organisasi yang sekarang dipimpinnya adalah menyiapkan kayu pilihan, sementara NU bertugas membentuknya.

“Tinggal mau dijadikan apa kayu-kayu itu, itu tugas NU. NU mau menjadikannya apa, terserah,” katanya pada sambutan peringatan Hari Lahir (harlah) ke-60 IPNU di aula Perpustakaan Nasional, Jakarta (24/2).

Kayu-kayu itu, ketua umum kelahiran Sulawesi Selatan itu mengibaratkan, bisa dijadikan kursi, lemari atau yang lainnya.

Pernyataan Khaerul Anam diamini oleh salah seorang mantan Ketua Umum IPNU KH Asnawi Latif yang disampaikan kepada NU Online selepas acara. “Betul itu apa yang dikatakan ketua umum tadi, IPNU kayu, bahan bakar,” katanya.

Menurut dia, dengan pengibaratan itu, IPNU berarti adalah organisasi pengkaderan untuk mempersiapkan kepemimpinan NU. Supaya pemimpin NU itu ke depan tidak karbitan, “Tahu-tahu sudah ada menclok aja di PBNU, tanpa ada kaderisasi di IPNU,” katanya.

Ia menambahkan, bukan tidak boleh orang masuk NU, tapi jangan langsung jadi pemimpin di Pengurus Besar. Sebab, kata dia, hal itu bisa mematikan kaderisasi. “Itu preseden buruk. Apa gunanya kaderisasi? Akhirnya kader-kader terbaik lari kemana-mana,” tegasnya.
Harlah bertema “60 Tahun Berkhidmah untuk Indonesia” tersebut mendaulat Wamenhan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj untuk menyampaikan pidato. Selain itu, PP IPNU juga memberikan plakat penghargaan atas jasa mantan-mantan Ketua Umum IPNU. (Abdullah Alawi)

Learn more »

UMROH MACHFUDZOH Srikandi Pejuang NU


UMROH MACHFUDZOH
Srikandi Pejuang NU


Di dunia pewayangan,
dikenal seorang wanita tangguh yang bernama Srikandi. Bersama sang suami, Arjuna, keduanya berjuang bersama membela panji Pandawa. Sosok Srikandi itu, rasanya patut kita sematkan pada diri Umroh Machfudzoh, ketua Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) yang pertama.

Jalan cerita Umroh bersama sang suami, KH Tolchah Mansoer, sekilas mirip kisah Arjuna-Srikandi. Hanya saja pada waktu itu, keduanya bukan membela panji Pandawa, melainkan panji pelajar putera-puteri NU (IPNU-IPPNU). Di organisasi itulah mereka bertemu, berjuang bersama, dan akhirnya meneruskan menuju ke jenjang pelaminan.

Umroh Lahir di Gresik 4 Februari 1936 M dari pasangan KH Wahib Wahab (Menteri Agama ke 7 yaitu  1958 - 1962) dan Hj Siti Channah. Beliau adalah cucu dari KH Abdul Wahab Hasbullah (pendiri NU dan Rais Aam PBNU 1946 - 1971). Sebagai cucu pendiri NU, masa kecil Umroh banyak dilalui di lingkungan pesantren, khususnya pada masa liburan yang banyak dihabiskan di Tambak Beras, Jombang, tempat kelahiran ayahnya.

Sebagai anak sulung dari lima bersaudara, sejak kecil Umroh dididik untuk bisa hidup mandiri. Umroh mengawali pendidikan dasar di kota kelahirannya. Sempat berhenti sekolah hingga tahun 1946 karena clash II, Umroh kemudian melanjutkan ke MI NU di Boto Putih, Surabaya. Hasrat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah sekaligus mewujudkan impian merantaunya terpenuhi ketika diterima sebagai siswa SGA (Sekolah Guru Agama) Surakarta.

Ketika partai-partai politik meluaskan sayapnya pada pertengahan 50-an, Umroh mulai menerjunkan diri sebagai Seksi Keputrian Pelajar Islam Indonesia (PII) -organisasi pelajar afiliasi partai Masyumi- ranting SGA Surakarta. Namun, sejak berdirinya NU sebagai partai politik sendiri tahun 1952, Umroh mulai berkenalan dengan organisasi-organisasi di lingkungan NU.

Sembari mengajar di Perguruan Tinggi Islam Cokro, Surakarta, Umroh yang nyantri di tempat Nyai Masyhud (Keprabon Solo) mulai menerjunkan diri sebagai wakil ketua Fatayat NU Cabang Surakarta. Semangat Umroh yang menyala-nyala membawa pada kesadaran akan perlunya sebuah organisasi pelajar yang khusus menghimpun putra-putri NU.

Membidani Lahirnya IPPNU

Di mata kader IPPNU saat ini, Umroh merupakan sosok wanita inspiratif . “Beliau adalah inspirator bagi kami. Beliau adalah kebanggan kami,” kata Margaret Aliyatul, ketua IPPNU periode lalu kepada NU Online, saat wafatnya Umroh tahun 2009 lalu.

“Ini adalah hal yang luar biasa karena kondisi pada saat itu pasti lebih sulit dibandingkan saat ini, dan beliau bisa merealisasikan pendirian organisasi pelajar puteri dan kemudian berkembang menjadi organisasi nasional. Beliau adalah perintis dan kami tinggal melanjutkan saja,” lanjutnya.

Berdirinya IPNU yang khusus menghimpun pelajar-pelajar putra pada awal tahun 1954, memang tak lepas dari perjuangan Umroh dan kawan-kawan untuk membuat organisasi serupa khusus untuk para pelajar putri. Gagasannya dituangkan lewat diskusi intensif dengan para pelajar putri NU di Muallimat NU dan SGA Surakarta yang sama-sama nyantri di tempat Nyai Masyhud. Kegigihan Umroh memperjuangkan pendirian IPNU-Putri (kelak berubah menjadi IPPNU) membawanya duduk sebagai Ketua Dewan Harian (DH) IPPNU. DH IPPNU adalah organ yang bertindak sebagai inkubator pendirian sekaligus pelaksana harian organisasi IPPNU.

Aktivitas di IPPNU yang tidak begitu lama diisi dengan sosialisasi dan pembentukan cabang-cabang IPPNU, khususnya di Jawa. Umroh juga tampil sebagai juru kampanye partai NU pada pemilu 1955. Tidak genap setahun menjabat Ketua Dewan Harian, Umroh meninggalkan Surakarta untuk menikah dengan M. Tolchah Mansoer, Ketua Umum PP IPNU pertama.

Meskipun menetap di Yogyakarta, Umroh tidak pernah melepaskan perhatiannya terhadap organisasi yang ikut dia lahirkan. Kedudukan Dewan Penasehat PP IPPNU yang dipegang hingga saat ini, membuatnya tidak pernah absen dalam setiap perhelatan nasional yang diselenggarakan IPPNU.

Riwayat organisasi Umroh berlanjut pada tahun 1962 sebagai seksi Sosial PW Muslimat NU DIY. Kedudukan ini mengantarkan Umroh sebagai Ketua I Badan Musyawarah Wanita Islam Yogyakarta hingga tahun 1987.

Kesibukan keluarga tidak mengendurkan hasratnya untuk melanjutkan ke Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pendidikan S-1 diselesaikan dalam waktu enam tahun sembari aktif sebagai Wakil Ketua Pengurus Poliklinik PW Muslimat NU DIY. Sementara itu, perhatian di bidang sosial disalurkan dengan menjabat sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Keluarga (YKK) yang membidangi kegiatan-kegiatan di bidang peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah Yogyakarta.

Berjuang Lewat Parpol

Jabatan Ketua PW Muslimat NU DIY diemban selama dua periode berturut-turut sejak tahun 1975. Kesibukan ini tidak menghalangi aktivitas sebagai Seksi Pendidikan Persahi (Pendidikan Wanita Persatuan Sarjana Hukum Indonesia) dan Gabungan Organisasi Wanita wilayah Yogyakarta. Naluri politik yang tersimpan selama belasan tahun ternyata tidak bisa dipendam Umroh begitu saja. Aktivitas sebagai bendahara DPW PPP mengantarkannya terpilih sebagai anggota DPRD DIY periode 1982-1987.

Karir politiknya terus meningkat dari Wakil Ketua menjadi Pjs. Ketua DPW PPP DIY. Jabatan terakhir ini membawa Umroh ke Jakarta sebagai anggota DPR RI dari FPP selama dua periode. Umroh pernah menjabat sebagai Ketua Wanita Persatuan Pusat, organisasi wanita yang bernaung di bawah PPP. Sebagai anggota dewan, Umroh tercatat beberapa kali mengadakan kegiatan internasional diantaranya muhibah ke India, Hongaria, Perancis, Belanda, dan Jerman. 

Domisili di Jakarta memudahkan Umroh melanjutkan aktivitas ke-NU-an sebagai Ketua Departemen Organisasi PP Muslimat NU, berlanjut sebagai Ketua III sampai sekarang. Sempat menikmati pensiun pasca pemilu 1997, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didirikan oleh Pengurus Besar NU mendorong Umroh terjun kembali ke dunia politik sebagai salah satu anggota DPR RI hasil pemilu 1999.

Sesepuh pendiri Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Hj Umroh Machfudzoh meninggal dunia pada Jumat (6/11/2009) pagi sekitar pukul 06.45 WIB di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Almarhumah meninggal pada usia 73 tahun dan dimakamkan sekitar pukul 15.30 WIB di pemakaman dekat kediaman Komplek Pondok Pesantren Sunni Darussalam, Tempelsari, Manguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. (Ajie Najmuddin/red:Anam)

sumber: http://www.nu.or.id
Learn more »

Dicari: Keunggulan Budaya


Oleh KH Abdurrahman Wahid
Ada sebuah prinsip yang selalu dikumandangkan oleh mereka yang meneriakan kebesaran Islam: “Islam itu unggul, dan tidak dapat diungguli (al-Islâm ya’lû wala yu’la alaihi).” Dengan pemahaman mereka sendiri, lalu mereka menolak apa yang dianggap sebagai “kekerdilan” Islam dan kejayaan orang lain. Mereka lalu menolak peradaban-peradaban lain dengan menyerukan sikap “mengunggulkan“ Islam secara doktriner. Pendekatan doktriner seperti itu berbentuk pemujaan Islam terhadap “keunggulan” teknis peradaban-peradaban lain. Dari sinilah lahir semacam klaim kebesaran Islam dan kerendahan peradaban lain, karena memandang Islam secara berlebihan dan memandang peradaban lain lebih rendah.

Dari “keangkuhan budaya” seperti itu, lahirlah sikap otoriter yang hanya membenarkan diri sendiri dan menggangap orang atau peradaban lain sebagai yang bersalah atas kemunduran peradaban lainnya. Akibat dari pandangan itu, segala macam cara dapat dipergunakan kaum muslim untuk mempertahankan keunggulan Islam. Kemudian lahir semacam sikap yang melihat kekerasan sebagai satu-satunya cara “mempertahankan Islam”. Dan lahirlah terorisme dan sikap radikal demi “kepentingan” Islam.

Mereka tidak mengenal ketentuan hukum Islam/fiqh bahwa orang Islam diperkenankan menggunakan kekerasan hanya jika diusir dari kediaman mereka (idzâ ukhrijû min diyârihim). Selain alasan tersebut itu tidak diperkenankan menggunakan kekerasan terhadap siapapun, walau atas dasar keunggulan pandangan Islam. Sesuai dengan ungkapan di atas maka jelas, mereka salah memahami Islam, ketika memaahami bahwa kaum muslimin diperkenankan menggunakan kekerasan atas kaum lain. Inilah yang dimaksudkan oleh kitab suci al-Qur’ân dengan ungkapan “Tiap kelompok bersikap bangga atas milik sendiri (kullu hizbin bimâ ladaihim farihûn)” (QS al-Mu’minûn [23]: 54). Kalau sikap itu dicerca oleh al-Qur’ân, berarti juga dicerca oleh Rasul-Nya.

***

Jelaslah sikap Islam dalam hal ini, yaitu tidak mengangap rendah peradaban orang lain. Bahkan Islam mengajukan untuk mencari keunggulan dari orang lain sebagai bagian dari pengembangannya. Untuk mencapai keunggulan itu Nabi bersabda “carilah ilmu hingga ke tanah Tiongkok (utlubû al-ilmâ walau bî al-shîn).” Bukankah hingga saat ini pun ilmu-ilmu kajian keagamaan Islam telah berkembang luas di kawasan tersebut? Dengan demikian, Nabi mengharuskan kita mencarinya ke mana-mana. Ini berarti kita tidak boleh apriori terhadap siapapun, karena ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang terdapat di mana-mana. Bahkan teknologi maju yang kita gunakan adalah hasil ikutan (spend off) dari teknologi ruang angkasa yang dirintis dan dibuat di bumi ini. Dengan demikian, teknologi antariksa juga menghasilkan hal-hal yang berguna bagi kehidupan kita sehari- hari. Pengertian “longgar” seperi inilah yang dikehendaki kitab suci al-Qur’ân dan Hadits.

Lalu adakah “kelebihan teknis” orang-orang lain atas kaum muslimin yang dapat dianggap sebagai “kekalahan” umat Islam? Tidak, karena amal perbuatan kaum muslimin yang ikhlas kepada agama mereka memiliki sebuah nilai lebih. Hal itu dinyatakan sendiri oleh Al-Qur’an: “Dan orang yang menjadikan selain Islam sebagai agama, tak akan diterima amal perbuatannya di akhirat. Dan ia adalah orang yang merugi (wa man yabtaghi ghaira Islâmi dînan falan yuqbala minhu wa huwa fil âkhirati minal khâsirîn)” (QS Ali Imran [3]:85). Dari kitab suci ini dapat diartikan bahwa Allah tidak akan menerima amal perbuatan seorang non-muslim, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh memandang rendah kerja siapapun.

Sebenarnya pengertian kata “diterima di akhirat” berkaitan dengan keyakinan agama dan dengan demikian memiliki kualitas tersendiri. Sedangkan pada tataran duniawi perbuatan itu tidak tersangkut dengan keyakinan agama, melainkan “secara teknis” membawa manfaat bagi manusia lain. Jadi manfaat dari setiap perbuatan dilepaskan oleh Islam dari keyakinan agama dan sesuatu yang secara teknis memiliki kegunaan bagi manusia diakui oleh Islam. Namun, dimensi “penerimaan” dari sudut keyakinan agama memiliki nilainya sendiri. Pengislaman perbuatan kita justru tidak tergantung dari nilai “perbuatan teknis” semata, karena antara dunia dan akhirat memiliki dua dimensi yang berbeda satu dari yang lain.

***

Dengan demikian, jelas peradaban Islam memiliki keunggulan budaya dari sudut penglihatan Islam sendiri, karena ada kaitannya dengan keyakinan keagamaan. Kita diharuskan mengembangkan dua sikap hidup yang berlainan. Di satu pihak, kaum muslimin harus mengusahakan agar Islam -sebagai agama langit yang terakhir- tidak tertinggal, minimal secara teoritik. Tetapi di pihak lain kaum muslimin diingatkan untuk melihat juga dimensi keyakinan agama dalam menilai hasil budaya sendiri. Ini juga berarti Islam menolak tindak kekerasan untuk mengejar ketertinggalan “teknis” tadi. Walaupun kita menggunakan kekerasan berlipat-lipat kalau memang secara budaya kita tidak memiliki pendorong ke arah kemajuan, maka kaum muslimin akan tetap tertinggal di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian keunggulan atau ketertinggalan budaya Islam tidak terkait dengan penguasaan “kekuatan politik”, melainkan dari kemampuan budaya sebuah masyarakat muslim untuk memelihara kekuatan pendorong ke arah kemajuan, teknologi dan ilmu pengetahuan.

Kita tidak perlu berkecil hati melihat “kelebihan” orang lain, karena hal itu hanya akibat belaka dari kemampuan budaya mereka mendorong munculnya hal-hal baru yang bersifat “teknis”. Di sinilah letak pentingnya dari apa yang oleh Samuel Huntington disebut sebagai “perbenturan budaya (clash of civilizations)”. Perbenturan ini secara positif harus dilihat sebagai perlombaan antar budaya, jadi bukanlah sesuatu yang harus dihindari.

***

Beberapa tahun lalu penulis diminta oleh Yomiuri Shimbun, harian berbahasa Jepang terbitan Tokyo dan terbesar di dunia dengan oplah 11 juta lembar tiap hari, untuk berdiskusi dengan Profesor Huntington, bersama-sama dengan Chan Heng Chee (dulu Direktur Lembaga Kajian Asia-Tenggara di Singapura dan sekarang Dubes negeri itu untuk Amerika Serikat) dan Profesor Aoki dari Universitas Osaka. Dalam diskusi di Tokyo itu, penulis menyatakan kenyataan yang terjadi justru bertentangan dengan teori “perbenturan budaya” yang dikemukakan Huntington. Justru sebaliknya ratusan ribu warga muslimin dari seluruh dunia belajar ilmu pengetahuan dan teknologi di negeri-negeri Barat tiap tahunnya, yang berarti di kedua bidang itu kaum muslim saat ini tengah mengadopsi (mengambil) dari budaya Barat.

Nah, keyakinan agama Islam mengarahkan mereka agar menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mereka kembangkan dari negeri-negeri Barat untuk kepentingan kemanusiaan, bukannya untuk kepentingan diri sendiri. Pada waktunya nanti, sikap ini akan melahirkan kelebihan budaya Islam yang mungkin tidak dimiliki orang lain: “kebudayaan yang tetap berorientasi melestarikan perikemanusiaan, dan tetap melanjutkan misi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Kalau perlu harus kita tambahkan pelestarian akhlak yang sekarang merupakan kesulitan terbesar yang dihadapi umat manusia di masa depan, seperti terbukti dengan penyebaran AIDS di seluruh dunia, termasuk di negeri-negeri muslim.


*) Dikutip dari Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, 2006 (Jakarta: The Wahid Institute). Tulisan ini pernah dimuat di harian Duta Masyarakat, 5 Juli 2003.

Learn more »

Posisi Umat Islam Indonesia dalam Era Demokratisasi

Posisi Umat Islam Indonesia dalam Era Demokratisasi

Oleh KH MA Sahal Mahfudh

Berbicara tentang posisi umat IsLam di Indonesia—apalagi bila dikaitkan dengan proses demokratisasi—tidaklah mudah. Hal itu tidak mungkin ditelaah hanya dari sudut pandang mikro-sinkronis. Sudut pandang ini akan sulit menemukan posisi yang tepat, yang selalu berkaitan erat secara simbiosis dengan kondisi dan situasi obyektif yang terjadi. Namun bila hal itu di telaah dari sudut pandang makro-historis tentu akan memerlukan pembahasan yang panjang. Tentu saja hal itu sulit diformulasikan dalam tulisan yang singkat ini. Tulisan ini hanya mencoba melihat berbagai fenomena yang timbul akibat perkembangan partisipasi umat Islam dalam politik, yang tentu juga akan beppengaruh terhadap umat Islam dalam aspek-aspek kehidupan lainmya.

Kita “umat Islam" meskipun dipahami dalam konotasi yang sama, namun seringkali nengalami penyempitan dan pemekaran cakupan dalam penerapannya sebagai subyek mau pun obyek politik. Perubahan ini berjalan mengikuti luas dan sempitnya wawasan gerakan-gerakan Islam yang ada. Pada abad-abad lalu, ketika masyarakat suku-suku bangsa Indonesia masih dijajah oleh pemerintah kolonial, umat Islam hanya meliputi sesama kaum muslimin yang tinggal di sebuah kawasan tertentu, meski masih ada perbedaan antara muslim santri dan muslim nonsantri.

Ketika Indonesia telah merdeka berubah liputannya menjadi kaum muslimin yang membentuk nasion Indonesia. Liputan ini menyempit lagi, ketika mulai muncul kepentingan-kepentingan politik yang berbeda dari banyak faksi. Umat Islam pada saat itu ditujukan hanya kepada mereka yang masuk -atau dimasukkan ke dalam- gerakan-gerakan formal Islam yang bersikap sektarian di kalangan kaum muslimin sendiri.

Perubahan-perubahan seperti itu penting maknanya, dalam spektrum strategi perjuangan lebih luas. Siapa yang dimasukkan ke dalam kategori "umat Islam"? Konsep keumatan yang berbeda-beda itu setidaknya mengacu pada munculnya dua alternatif, apakah perjuangan umat Islam itu sebagai bagian dari sebuah perjuangan umum kemanusiaan atau justru akan merombak visi kemanusiaan menjadi lebih luas dan global yaitu keislaman.

Perbedaan pilihan dari dua alternatif di atas tentu mempengaruhi tujuan dan strategi, yang berdampak pada munculnya perilaku sosial dari gerakan-gerakan Islam yang meletakkan diri dalam situasi dikotomis, antara definisi “kita” dan "mereka", dengan segala konsekuensi yang ditimbulkan. Dampak lain yang timbul adalah perbednan garapan, struktur kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, juga tawaran bentuk-bentuk kemasyarakatan yang hendak dibangun.

Dalam hal ini, kasus pertentangan warga NU yang oleh keadaan seperti karena menjadi anggota KORPRI tidak mungkin menjadi pendukung PPP di satu pihak, dan kawan-kawan seorganisasi induk yang mendukung PPP di lain pihak, adalah contoh menarik untuk ditelaah. Ketika format perjuangan NU diubah oleh Muktamarnya yang ke-27 di Situbondo, yaitu ketika dinyatakan bahwa NU tidak lagi mempunyai kaitan organisatoris dengan organisasi politik manapun. Perubahan besar dalam hubungan kedua belah pihak lalu terjadi dengan dampak-dampak tersendiri.

***

Kekuatan umat Islam di tingkat elit politik sempat bergulat hebat ketika menentukan bentuk negara antara Islam dan non-Islam, yang akhirnya diselesaikan dengan rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini sebenarnya merupakan simbolisasi besarnya kekuatan ideologis Islam. Namun kekuatan itu tak mampu memegang dominasi percaturan tingkat atas, karena kurang memperoleh dukungan luas dari massa Islam di tingkat bawah. Secara hipotetis, bila dukungan dari bawah cukup besar, tentu umat Islam tidak begitu saja menerima bentuk kompromistik yang dicapai oleh kalangan elit kepemimpinan Islam waktu itu.

Kenyataan inilah yang barangkali masih belum tuntas dipahami oleh sebagian umat Islam Indonesia saat ini. Bahwa kesadaran berbangsa sebagai penggerak utama bagi cita-cita kehidupan masyarakat sebagai bangsa, adalah sesuatu yang harus diterima sebagai fakta obyektif yang tuntas. Meskipun secara bertahap tapi pasti, penerimaan atas kenyataan ini telah berlangsung makin mantap di kalangan umat Islam, utamanya setelah diberlakukannya UU kepartaian dan UU keormasan dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Malahan NU dalam Muktamarnya yang ke-27 di Situbondo menegaskan, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final bagi kaum muslimin Indonesia.

Ketidakmampuan membaca perkembangan kesadaran politik kenegaraan kaum muslimin ini akan berakibat jauh, karena munculnya pandangan yang terlalu idealistik tentang hubungan Islam dan negara. Ajaran Islam -sebagai komponen yang membentuk dan mengisi kehidupan bermasyarakat warga negara Indonesiaseharusnya diperankan sebagai faktor komplementer.

Bagi komponen-komponen lain, bukannya sebagai faktor tandingan yang berfungsi disintegratif terhadap kehidupan bangsa secara keseluruhan. Islam dalam hal ini difungsikan sebagai kekuatan integratif yang mendorong tumbuhnya partisipasi penuh dalam upaya membentuk Indonesia yang kuat, demokratis dan penuh keadilan.

Meskipun tidak menutup kemungkinan adanya sebagian umat Islam idealis yang memandang Islam tidak hanya berfungsi komplementer terhadap ideologi kenegaraan lain, namun secara sepintas dapat dilihat bahwa massa Islam sudah berdamai dengan ideologi negara dan sekaligus masih mampu mempertahankan kehidupan mereka pada konteks "Islami" tersendiri secara aplikatif. Mereka nampaknya puas dengan sikap akomodatif yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah sebagai perwakilan terpenting kaum muslimin Indonesia, untuk menerima fungsi komplementer Islam dalam kehidupan berbangsa. dan bemegara. Ini terbukti dengan dukungan mereka terhadap kegiatan-kegiatan organisasi tersebut mau pun dengan luasnya jangkauan keanggotaan keduanya.

Pada permulaan Orde Baru, Bung Hatta pernah mengambil inisiatif mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia dengan tujuan mendidik umat Islam dalam berpolitik Gagasan ini tidak sampai direalisasikan. Malahan pada akhirnya beliau memandang tradisi politik Islam dari sudut yang positif, menawarkan jalan Islam yang lentur, jika ingin menjalankan peran penting menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nampaknya Bung Hatta dengan pendirian terakhir ini lebih melihat ke belakang, sebagai sikap koreksi atas kelemahan politik umat Islam, sekaligus mengantisipasi perkembangan permasalahan politik di masa mendatang.

Kelemahan umat Islam dalam bidang politik bersumber pada perbedaan persepsi tentang hubungan Islam dan politik, diikuti dengan sikap politik yang berbeda pula. Ada sikap menolak terhadap garis yang dianggap menyimpang dari garis vertikal Islam. Ada pula yang tidak hanya menggunakan garis lurus ke atas, akan tetapi juga bersikap mendatar dan kompromi terhadap kekuasaan. Sikap ini lalu mempermudah perilaku akomodatif sepanjang tak mengganggu prinsip yang diyakini. Masih ada lagi sikap lain, misalnya menolak sama sekali kaitan Islam dengan politik, kecuali hanya bersifat kultural.

Dengan persepsi dan sikap yang berbeda tentang hubungan Islam dan politik itu, kiranya dapat dipahami, posisi umat Islam dalam politik dan dalam proses demokratisasi. Bila persepsi yang dominan adalah yang kedua dengan konsekuensi logisnya bersikap akomodatif kritis, maka posisi mereka di dalam pergumulan politis paling tidak adalah sebagai promotor yang dituntut kemampuannya menjadikan Islam sebagai kekuatan integratif yang diaplikasikan ke dalam sikap dan perilaku masyarakat Pancasilais. Tetapi untuk menarik umat Islam dari posisi pinggiran (marginal) diperlukan juga keluasan pandangan keislaman para elite politik Islam sendiri, sekaligus juga keluasan cakrawala umat di luar kekuatan politik Islam, dalam mengarahkan proses kehidupan bangsa.

***

Demokratisasi adalah proses yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa. Suatu proses dapat berjalan -lancar atau tidak- akan tergantung pada sistem, mekanisme, power dan sasaran. Bila yang diproses adalah "demokrasi" agar menjadi sikap dan perilaku masyarakat, maka bagi umat Islam yang memiliki persepsi dominan tentang kaitan Islam dan politik, memerlukan konsensus yang didasarkan pada kesadaran pluralistik, yang sebenarnya telah dirumuskan dalam konsep “Bhineka Tunggal Ika".

Kesadaran pluralistik itu berimplikasi pada kesadaran toleransi dan saling menghargai antara berbagai kelompok yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses itu, karena pada dasarnya demokrasi tidak mungkin tanpa sikap toleran dan saling menghagai antar pihak-pihak yang bersangkutan. Ini berarti bahwa demokratisasi memerlukan keberanian untuk menjauhkan sektarianisme yang sering merancukan watak toleran dan saling menghargai. Pada gilirannya tidak ada dominasi kekuatan oleh yang besar untuk mengalahkan yang kecil. Kepentingan bersama dianggap lebih afdhol daripada kepentingan sekte tertentu, mengalahkan watak sektarianisme -atau dengan konotasi lain “golonganisme''—yang selalu lebih mengutamakan sektenya.

Terlepas dari apapun bentuk demokrasi yang dimiliki bangsa Indonesia, pengertian demokrasi merupakan norma yang diberlakukan dalam tatanan politik dengan ciri dasar: dari, oleh dan untuk rakyat bersama, mendorong adanya partisipasi rakyat secara penuh pada semua aspek kehidupan, tanpa paksaan dan ancaman. Meski pada tingkat elementer, demokrasi sering dikonotasikan sebagai kemerdekaan atau kebebasan menyampaikan aspirasi, kemauan dan konsepsi-konsepsi politik mau pun kemasyarakatan, meskipun pada batas-batas tertentu harus sesuai dengan konsensus yang dihasilkan.

Partisipasi penuh itu sendiri banyak ditentukan oleh sejauh mana umat menyadari sepenuhnya akan hak dan kewajibannya dalam berbangsa dan bernegara. Hal itu tidak cukup hanya dengan menyadari dan melaksanakan kewajiban secara sepihak. Dalam hal ini, pertanyaannya adalah, sudahkah umat Islam di negeri tercinta ini mengetahui, menyadari, menerima, melakukan dan mengembangkan hak dan kewajibannya, sehingga bersikap dan berperilaku partisipatif dalam semua aspek kehidupan atas dorongan watak demokrasi?

Floating mass memang berjalan dengan dampak positifnya, berupa gairah membangun di kalangan umat bawah dan dicapainya stabilitas. Namun diakui atau tidak, di pihak lain umat Islam di pedesaan menjadi asing dan terasingkan dari arti kegiatan politik yang sebenarnya. Di kalangan mereka terjadi proses depolitisasi yang bermuara pada adanya sikap keawaman di bidang politik, sikap masa bodoh terhadap demokratisasi dan sikap antagonistik pada kegiatan politik yang dianggap mengganggu kepentingannya.

Kalau toh mereka menggunakan hak pilihnya dan mengikuti kampanye dalam pemilu, hanyalah didorong oleh keengganan menghadapi tuduhan menghambat pembangunan, tidak Pancasilais, tidak berpartisipasi dan kadang karena sungkan dengan tetangga atau teman sejawat. Kalau mereka dengar atau memabaca kalimat demokrasi Pancasila, demokrasi ekonomi, demokrasi pendidikan dan seterusnya, mereka akan hanya berhenti di situ saja tanpa menampakkan apresiasi yang sungguh-sungguh untuk mengetahui, apalagi menanggapi lebih jauh.

Ini memang bukan indikasi bagi kegagalan pendidikan politik di kalangan umat Islam di bawah. Akan tetapi paling tidak menghambat proses mengetengahkan umat Islam dalam pergumulan politik dan menjauhkan kesadaran penuh mereka atas hak dan kewajibannya dalam berbangsa dan bernegara. Akan tetapi apa pun yang terjadi, komitmen umat Islam atas bangsa dan negaranya tidak akan berubah karena telah terpatri oleh patriotisme yang tinggi, yang telah tertanam secara inhern dalam dirinya seperti pendahulu-pendahulunya. Oleh karenanya, kita harus bersyukur kepada Allah atas karuniaNya berupa hasil pembangunan yang telah kita rasakan bersama, sehingga pada gilirannya akan menambah karunia yang lebih memenuhi harapan dan cita-cita.


*) Diambil dari KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, 2004 (Yogyakarta: LKiS), dengan judul “Islam dan Demokratisasi”. Judul “Posisi Umat Islam Indonesia dalam Era Demokratisasi” merujuk pada makalah asli sebagaimana pernah disampaikan pada Forum Silaturrahim PPP Jawa Tengah di Semarang, 5 September 1992.

Sumber: www.nu.or.id
Learn more »

LOGO RESMI IPNU IPPNU TERBARU

 LOGO RESMI IPNU IPPNU TERBARU

(Agar Resolusi Logo/ gambar  maksimal bisa di klik dulu sebelum di download)


Logo IPNU terbaru


Logo IPPNU terbaru

 
Logo IPNU terbaru hitam putih
  

Logo IPPNU terbaru hitam putih
Learn more »